^Kembali ke Atas

  • Nowela si "Suara Uranium" dari Papua

    Nowela lahir di Wamena, Papua tanggal 19 Desember 1987. Ayahnya berasal dari Papua, lebih tepatnya berasal dari Serui, sebuah kota kecil di Pulau Serui yang terletak di pantai utara Papua, sedangkan ibunya berasal dari Batak. Setamat SMA di SMAN 1 Sidoarjo, ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke Jurusan Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya,

  • Sejarah Politik Papua

    Tumbuhnya paham "Nasionalisme Papua" di Tanah Papua mempunyai sejarah yang panjang dan pahit. Sebelum dan selama perang dunia ke II di Pasifik, nasionalisme secara khas dinyatakan melalui gerakan Millinerian, Mesianic dan "Cargo-Cultis". .

  • Antara Papua dan Palestina

    Mekianus tertegun suatu sore ketika menonton berita salah satu TV Swasta nasional. Maklum, anak berusia 12 tahun tersebut baru mendapat hadiah istimewa pamannya yang TNI untuk berlibur bersama ibunya ke Jayapura karena naik kelas 6,

Web Hosting

OPINI

Cepat atau lambat Papua pasti Merdeka

Sejak hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 menyatakan Papua ingin bergabung dengan Indonesia, krisis terus membekap wilayah di ujung timur negara ini. Situasi keamanan fluktuatif.

Selengkapnya...

EDITORIAL

Kami ingin lepas dari Indonesia baik-baik

Menteri Luar Negeri Federasi Papua Barat Jacob Rumbiak menyarankan Indonesia segera memberikan pengakuan terhadap kedaulatan Papua.

Selengkapnya...

DARI REDAKSI

Dari Redaksi

Komunitas Papua terus meningkatkan pelayanan Informasi bagi pembaca setia  dengan  menambahkan Fiture-fiture baru pada website komunitas Papua, dengan harapkan akan memberikan informasi yang lebih banyak kepada para pembaca, dan menjadikan website Komunitas Papua sebagai referensi utama untuk mencari berbagai informasi tentang perkembangan terakhir di Tanah Papua.

Selengkapnya...

Users Latest

  • Michaelcam
  • Walterror
  • AtonGeGomstasp
  • JameshoX
  • JohnFat

ONLINE SAAT INI

Kami memiliki 35 tamu dan tidak ada anggota online

PENGUNJUNG

0708708
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu Lalu
Bulan ini
Bulan Lalu
TOTAL
1076
371
2885
4235
14435
18678
708708

9.70%
6.62%
2.41%
1.47%
0.31%
79.49%
Online (15 minutes ago):35
35 guests
no members

Your IP:54.80.237.123

STATISTIK WEB

Pengunjung
511
Artikel
212
Tautan Web
9

PASIFIK NEWS

Andy Ayamiseba : “Serba - Serbi Penolakan MSG”

Timika (KOMUNITAS PAPUA News) – Komunitas Papua memperoleh informasi  terpercaya dari  Bung Andy Ayamiseba salah seorang pengurus West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) merupakan wadah koordinasi nasional dari berbagai kelompok oposisi dan resisten Papua Barat yang berkedudukan di Vanuatu, terkait klarifikasi  masalah MSG sebagai berikut :

Selengkapnya...

Diplomasi Baru Papua - MSG

Vanuatu (KOMUNITAS-PAPUA news) -  Pastor Alain Nafuki, anggota Dewan Gereja Vanuatu, telah ditunjuk oleh Kelompok Pembebasan Papua di Pasific menjadi Ketua dari sebuah Komite yang bertugas mengorganisir Konferensi Kelompok-Kelompok Pembebasan Papua yang akan diselenggarakan di Port Villa, Vanuatu, bulan Agustus mendatang.

Selengkapnya...

Penilaian:  / 4

Jayapura [KOMUNITAS PAPUA News] - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) ditagih janjinya di Papua. Sejumlah janji untuk Papua, diantaranya Jokowi akan lebih intens untuk memerhatikan Papua, dengan mengunjungi Papua dalam setahun sebanyak tiga kali. Lalu ada juga membangun tanah Papua menjadi tanah damai, yang saat itu diungkapkan dalam pidato kenegaraannya pada 14 Agustus 201 di depan DPR RI dan DPD RI.

Jokowi juga berjanji untuk mempercepat sejumlah infrastruktur di Papua, misalnya membangun rel kereta api, membangun jalan tembus Papua dan Papua Barat, Pasar Mama Papua dan sejumlah infrastruktur lainnya. Inilah yang terungkap dalam dialog interaktif di RRI yang diprakarsai Indonesian Journalist Network (IJN) Papua-Papua Barat, Sabtu (21/11) siang, di Hotel Grand Abe dan disiarkan langsung oleh RRI Nusantara 1 Jayapura.

Selengkapnya...

Penilaian:  / 4

Timika [KOMUNITAS PAPUA News] - Kontrak Karya PT Freeport Indonesia akan berakhir pada 2021, beberapa pihak mengusulkan agar kontrak tidak diperpanjang dan tambang bekas Freeport tersebut dikelola oleh BUMN. Namun, apa yang terjadi bila hal ini terealisasi?

Staf Ahli Menteri ESDM, Said Didu mengatakan, yang harus dipikirkan bila kontrak Freeport tidak diperpanjang atau hanya sampai 2021, adalah dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat di Papua.

Selengkapnya...

Penilaian:  / 3

Komunitas Papua News - Setidak-tidaknya Tahun 2015  masalah Papua Barat muncul dalam Agenda Resmi Pasific Island Forum (PIF). Tiga Persoalan Besar yang diajukan yaitu : Keanggotaan PIF, Dekolonisasi. dan Pengiriman Tim Pencari Fakta dari PBB ke Tanah Papua Barat.
 
United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) disarankan agar melengkapi semua syarat-syarat keanggotaan dan dapat mengajukan lamaran tersebut pada pertemuan PIF tahun selanjutnya 2016 ke depan. Ini bukanlah hal baru karena seperti nasib di MSG, perwakilan Papua Barat diminta bersatu dan melengkapi-naskah-naskah keanggotaan. Akhirnya  Nasib Bangsa Papua diterima secara resmi dgn status "Pengamat" di MSG.

Selengkapnya...

Penilaian:  / 2

Timika [KOMUNITAS PAPUA News] - Satuan tugas Tentara Pembebasan Papua / Organisasi Papua merdeka mengatakan bahwa sasaran yang mereka dibidik pada tanggal Kamis 6/8/2015 di dekat pegunungan jila tidak jatuh, walaupun telah mendapat bebera tembakan dibadan sasaran tersebut, demikian kabar yang diterima Komunitas Papua. Dan Komunitas papua berhasil mendapat sasaran tersebut.

Pihak Indonesia membenarkan hal tersebut dengan mengatakan  bahwa Helikopter milik TNI Angkatan Darat dengan nomor lambung HS 7148 diduga ditembak di Papua 

Selengkapnya...

Penilaian:  / 3

Jakarta, [KOMUNITAS PAPUA News] - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan perdana yang diajukan mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu, Senin (22/6). Barnabas telah mengajukan permohonan gugatan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atas penetapan tersangka yang kini disandangnya.

Menurut Juru Bicara PN Jaksel Made Sutrisna, sidang praperadilan gugatan Barnabas digelar sekitar pukul 09.00 WIB. "Hakimnya Sihar H Purba," ujar Made kepada CNN Indonesia.

Kuasa hukum Barnabas, Wahyudi, mengatakan materi gugatan berkaitan dengan dua penetapan tersangka dari KPK yang diterbitkan melalui dua surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 21 Maret 2014 dan 26 Maret 2015.

Selengkapnya...

Penilaian:  / 5

Vanuatu (KOMUNITAS PAPUA News) - Menteri luar negeri Vanuatu yang baru  mengatakan “pemerintah Vanuatu akan terus memperjuangkan hak-hak orang Papua Barat di forum internasional. Demikian di sampaikan halaman resmi radio New Zeland http://www.radionz.co.nz

Kalfau Moli diangkat pekan lalu setelah Perdana Menteri Joe Natuman dipecat Sato Kilman dari perannya sebagai menteri luar negeri Vanuatu

Mr Kilman telah dituduh keliru dukungan Vanuatu lama berjalan untuk hak Papua Barat di Forum Pasific dalam urusannya dengan Indonesia.

Selengkapnya...

Penilaian:  / 2

Timika (KOMUNITAS PAPUA News) - Rencana pemerintah Papua membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga ditentang masyarakat adat suku Kamoro yang mendiami Kecamatan Paumako, Kabupaten Mimika, Papua. Sebab, lokasi pembangunan bakal menabrak hutan adat yang berada di wilayah tersebut.

"Hutan itu menjadi dapur bagi kami," kata Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro, Robertus Waraopea, saat dihubungi pada Kamis, 4 Juni 2015.

Wilayah adat suku Kamoro membentang seluas 300 kilometer persegi. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Kaimana, Asmat, Dogiyai, Deiyai, dan Paniai. Di sebelah selatan, tanah adat itu berbatasan langsung dengan Laut Arafura.

Selengkapnya...

Penilaian:  / 2

Biak (KOMUNITAS PAPUA News) – Papua kembali diguncang gempa bumi. Gempa berada 41 KM Timur Laut Supiori, Biak, terjadi sekira pukul 00. 10 WIB. Belum diketahui pasti dampak dari gempa yang terjadi di ujung wilayah Indonesia Timur tersebut.

Dilansir dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di 41 KM Timur Laut Supiori, Biak, berada pada 0.43 Lintang Selatan (LS) 135.88 Bujur Timur (BT). Gempa dengan kedalaman 17 KM tersebut tidak menyebabkan terjadinya tsunami.

Selain itu, pusat gempa juga terjadi di laut 47 KM Barat Daya Pesisir Selatan, Padang. Gempa tersebut berada di kedalaman 27 KM,  posisi berada di 1.4 LS 100.24 BT, dengan kekuatan 3,7 SR. Gempa terjadi pada pukul 05.00 WIB pagi hari kemarin

Penilaian:  / 3

Sejumlah aktivis Papua mengecam keras pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta semua pihak melupakan dugaan pelanggaran HAM di masa lalu di Papua.

"Itu (pernyataan yang) kurang ajar! Yang dilakukan Presiden Jokowi sekarang itu cuma menyentuh faktor akibat dari persoalan-persoalan Papua," kata Benny Giay, ketua Sinode Gereja Kemah Injil Papua, kepada wartawan BBC Indonesia, Ging Ginanjar.

"Padahal yang seharusnya juga ditangani adalah faktor penyebabnya, yaitu (dugaan) kekerasan-kekerasan militer terhadap warga Papua selama ini ... para pelaku harus dihukum. Pemerintah setidaknya meminta maaf kepada rakyat Papua," tegas Benny.

Selengkapnya...

Penilaian:  / 3

Jayapura (KOMUNITAS PAPUA News) - Tak semua tahanan politik Papua mau mengikuti saran pemerintah RI untuk mengajukan grasi ke Presiden Jokowi demi kebebasan mereka. Salah satu yang menolak tawaran pengajuan grasi itu ialah Filep Karma yang dijatuhi hukuman penjara 15 tahun karena mengibarkan bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 2004.

“Bapak Filep Karma menolak grasi. Dia tidak menerima grasi. Dia mau jika diberi amnesti, tapi tidak grasi,” kata asisten Filep Karma, Ruth Naomi, kepada CNN Indonesia, Rabu (27/5).

Ada perbedaan antara grasi dan amnesti sehingga Filep hanya bersedia bebas dengan amnesti. “Kalau grasi kan (seperti) meminta maaf. Bapak tidak mau,” ujar Naomi.

Selengkapnya...

Penilaian:  / 2

Jakarta (KOMUNITAS PAPUA News) - Koordinator Jaringan Damai Papua, Romo Peter Neles Tebay, menyatakan komitmen pemerintah Jokowi untuk mewujudkan Papua yang bebas konflik disambut baik masyarakat setempat.

“Sekarang harus dipikirkan bagaimana caranya agar dialog-dialog damai itu sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik sehingga efektif untuk menyelesaikan konflik. Itulah harapan tokoh adat, cendekiawan, dan tokoh agama di sini,” kata Neles kepada CNN Indonesia, Rabu (27/5).
 
Sementara terkait rencana Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu untuk berkunjung ke Papua dan membangun komunikasi dengan pemimpin kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka, Neles mengatakan itu sepenuhnya urusan pemerintah RI.

Selengkapnya...

Penilaian:  / 3

Jayapura (KOMUNITAS PAPUA News) - Dua anggota Tentara Nasional Indonesia dilaporkan sempat disandera oleh kelompok bersenjata di Kabupaten Paniai, Papua, Selasa 26 Mei 2015. Meski disebut berhasil menyelamatkan diri, namun kejadian ini bak menjadi pertanda genderang dimulainya sinyal 'perang' dari provinsi di ujung timur Indonesia itu.

Pertanda ini kembali diperkuat dengan dilaporkannya ada aksi penembakan brutal terhadap enam warga sipil di Distrik Mulia, Puncak Jaya, pada malam harinya. Bahkan satu orang diantara korbannya sudah dilaporkan tewas.

Selongsong peluru dan muntahan peluru dilepaskan membabi buta. Tak diketahui pasti apa alasan penembakan ini. Namun, sekali lagi ini menjadi pertanda sinyal 'perang' sudah mulai diletupkan.

Selengkapnya...

Penilaian:  / 2

Puncak Jaya (KOMUNITAS PAPUA News) - Lima orang warga sipil ditembak kelompok bersenjata di kampung Purleme, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Selasa (26/5/2015) malam. Hingga kini, tiga dari lima orang itu masih dirawat di RSUD Mulia.

Data yang dihimpun Antara, Rabu (27/5/2015) pagi mengungkapkan, dua korban lainnya, yakni Pengga Enumbi dilaporkan meninggal dan Marthen Tandipayung menderita luka ringan.

Sedangkan ketiga korban yang dirawat intensif masing-masing adalah Yulianus Tandidatu, Alfred Tandipayung, Suryanto Tandipayung.

Selengkapnya...

Penilaian:  / 2

Jakarta (KOMUNITAS PAPUA News) - Operasi Intelejen Indonesia untuk "menyenangkan" Rakyat Papua agar tidak mempunyai pemikiran untuk berjuang membentuk Negara Demokratik Papua Barat dilakukan lewat aksi tipu-tipu untuk pembebasan Tapol-Napol Papua Barat, hal ini dilakukan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menyatakan Presiden Jokowi berkomitmen untuk membebaskan seluruh tahanan politik di seluruh lembaga pemasyarakatan di Papua.

"Presiden ingin membebaskan seluruh tahanan politik (Papua) yang masih ada, kecuali tahanan kriminal," ujar Tedjo di Jakarta, Selasa (25/5).

Hanya satu syarat yang dibutuhkan Jokowi untuk membebaskan para tahanan politik Papua tersebut: pengajuan grasi (permohonan ampunan kepada kepala negara) dari masing-masing tahanan politik.

Selengkapnya...

Penilaian:  / 2

Jakarta (KOMUNITAS PAPUA News) - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (DPP-AMPTPI) kecewa lantaran pemerintah Indonesia tak berpihak pada masyarakat asli Papua. Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Papua dinilai belum direalisasikan.

Sekretaris Jenderal DPP-AMPTPI Januarius Lagowan menuturkan, selama 53 tahun Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka tidak merasa perubahan dari sisi kesejahteraan. Sebaliknya, kata dia, justru ada upaya pemusnahan etnis Papua secara perlahan-lahan.

"Lonceng kematian rakyat Papua-Melanesia semakin nyata. Pelan dan pasti bahwa rakyat Papua ada dalam dunia kepunahan 'terancam' akibat dari biasnya kebijakan pemerintah di Tanah Papua sejak 1 Mei 1963," ungkapnya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (25/5).

Selengkapnya...

Penilaian:  / 2

Jakarta (KOMUNITAS PAPUA News) - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (DPP-AMPTPI) minta pemerintah segera menarik pasukan organik dan nonorganik serta menghentikan pengembangan semua infrastruktur TNI dan Polri di tanah Papua.

"Ini merupakan salah satu hasil Resolusi Kongres III AMPTPI yang digelar di Bogor, Jawa Barat pada 18-22 Mei 2015," kata Sekjen AMPTPI, Januarius Lagowan, di Jakarta, Senin (25/5/2015).

Namun, secara khusus pihaknya menolak tegas rencana pembangunan markas komando (mako) Brimob di Wamena Kabupaten Jayawijaya-Papua.

Selengkapnya...

Penilaian:  / 2

Jayapura (KOMUNITAS PAPUA News) - Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Papua ternyata dinilai beberapa pihak tak mendatangkan manfaat apapun. Padahal mereka berharap kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di Papua, seperti kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.

"Kami pikir kunjungan presiden akan membawa sedikit perubahan. Papua akan ada titik terang dengan terpilihnya jokowi. Tapi ternyata harapan itu tidak ada," kata budayawan Papua, Benny Giay dalam acara diskusi publik bergajuk Sepulang Jokowi dari Papua di LBH Jakarta, Jumat (22/5). 

"Kami sampaikan pada Presiden Jokowi, presiden harus selesaikan kasus Paniai dengan membentuk komisi independen. Tapi Jokowi mempercayakan pada Menkumham untuk melakukan investigasi dan dia memberikan tugas pada polisi untuk melakukan investigasi," kata Benny. Padahal menurut masyarakat, polisi adalah pelaku tragedi Paniai.

Selengkapnya...

Penilaian:  / 2

Manokwari (KOMUNITAS PAPUA News) - Bendera Bintang Kejora kembali berkibar, Jumat (22/5). Kali ini berada di dalam areal Kampus Universitas Papua (Unipa) Amban, Manokwari.

Sekitar pukul 07.00 WIT hari itu, polisi berhasil menurunkan bendera tersebut yang diikat menggunakan batang bambu di atas pohon Palem. Dilansir dari Radar Sorong, Sabtu (24/5), sejumlah saksi mata di lokasi mengaku awalnya tidak mengetahui kalau bendera Papua merdeka itu berkibar di areal kampus, tepatnya sekitar 10 meter dari pagar areal Fakultas Pertanian. 

Mereka mengetahui setelah polisi datang menurunkan bendera anti-pemerintah RI tersebut. “Torang duduk dari pagi di sini (tepat didepan bendera berkibar). Tapi tidak lihat bendera. Ya mungkin karena torang tidak pikir kalau ada bendera Bintang Kejora,” tutur salah seorang saksi.

Selengkapnya...

Penilaian:  / 2

Jakarta (KOMUNITAS PAPUA News) - Sampai saat ini Pemerintah Indonesia melaui Tim Pembunuhnya (TNI - POLRI) terus melakukan Pemusnahan Bangsa Papua secara terencana dan terstruktur (GENOCIDE), agar Tanah Papua yang luas dapat ditempati oleh Orang dari Jawa, melihat kenyataan tersebut maka Lembaga pemerhati Hak Asasi Manusia dan kebebasan berekspresi dunia, Amnesty International, meminta pemerintah Indonesia, membuka akses bebas bagi jurnalis dan organisasi non pemerintah Internasional untuk masuk ke Papua, Irian Jaya.

Dengan itu, selain membuka informasi juga dapat membuat laporan pelanggaran HAM lebih obyektif, karena selama ini Jurnalis Indonesia membuat laporan yang "abal-abal".

Menurut Juru Kampanye Amnesty Internasional untuk Indonesia Josef Roy Benedict, selama bertahun-tahun akses informasi dan kegiatan jurnalistik di Papua selalu dibatasi atau ditutup.

Selengkapnya...

OLAHRAGA

Persipura Tidak Gentar dengan Ancaman Menpora06 Jun 2015 11:22 - Komunitas_Papua

Jayapura (KOMUNITAS PAPUA News) -  Persipura Jayapura tak takut dengan ancaman Menteri Pemuda dan Olahraga [ ... ]

OLahraga
PERSIPURA Tohok MENPORA: Lebih Terhormat Dibantai ...02 Jun 2015 01:58 - Komunitas_Papua
PERSIPURA Tohok MENPORA: Lebih Terhormat Dibantai Lawan Ketimbang Dibantai Negara Sendiri

Jakarta (KOMUNITAS PAPUA News) - Kicauan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi terkait sanksi [ ... ]

OLahraga
MENPORA tipu Persipura, BOAZ mulai bicara PAPUA ME...01 Jun 2015 15:53 - Komunitas_Papua
MENPORA tipu Persipura, BOAZ mulai bicara PAPUA MERDEKA

Jayapura (KOMUNITAS PAPUA News) - PERSIPURA, Suporter Persipura serta DPR-Papua benar-benar TERTIPU oleh [ ... ]

OLahraga
Persipura Curiga Ada Diskriminasi untuk Mereka30 Mei 2015 20:43 - Komunitas_Papua
Persipura Curiga Ada Diskriminasi untuk Mereka

Jakarta (KOMUNITAS PAPUA News) - Persipura Jayapura kembali mendemo kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga [ ... ]

OLahraga
Other Articles
Copyright © 2013. Komunitas Papua  Rights Reserved.