^Kembali ke Atas

  • Nowela si "Suara Uranium" dari Papua

    Nowela lahir di Wamena, Papua tanggal 19 Desember 1987. Ayahnya berasal dari Papua, lebih tepatnya berasal dari Serui, sebuah kota kecil di Pulau Serui yang terletak di pantai utara Papua, sedangkan ibunya berasal dari Batak. Setamat SMA di SMAN 1 Sidoarjo, ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke Jurusan Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya,

  • Sejarah Politik Papua

    Tumbuhnya paham "Nasionalisme Papua" di Tanah Papua mempunyai sejarah yang panjang dan pahit. Sebelum dan selama perang dunia ke II di Pasifik, nasionalisme secara khas dinyatakan melalui gerakan Millinerian, Mesianic dan "Cargo-Cultis". .

  • Antara Papua dan Palestina

    Mekianus tertegun suatu sore ketika menonton berita salah satu TV Swasta nasional. Maklum, anak berusia 12 tahun tersebut baru mendapat hadiah istimewa pamannya yang TNI untuk berlibur bersama ibunya ke Jayapura karena naik kelas 6,

Web Hosting

OPINI

Cepat atau lambat Papua pasti Merdeka

Sejak hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 menyatakan Papua ingin bergabung dengan Indonesia, krisis terus membekap wilayah di ujung timur negara ini. Situasi keamanan fluktuatif.

Selengkapnya...

EDITORIAL

Kami ingin lepas dari Indonesia baik-baik

Menteri Luar Negeri Federasi Papua Barat Jacob Rumbiak menyarankan Indonesia segera memberikan pengakuan terhadap kedaulatan Papua.

Selengkapnya...

DARI REDAKSI

Dari Redaksi

Komunitas Papua terus meningkatkan pelayanan Informasi bagi pembaca setia  dengan  menambahkan Fiture-fiture baru pada website komunitas Papua, dengan harapkan akan memberikan informasi yang lebih banyak kepada para pembaca, dan menjadikan website Komunitas Papua sebagai referensi utama untuk mencari berbagai informasi tentang perkembangan terakhir di Tanah Papua.

Selengkapnya...

Users Latest

  • lakishaxy2
  • Angeltut
  • Johnnieurild
  • samahmud45
  • jordantiffany92

ONLINE SAAT INI

Kami memiliki 11 tamu dan tidak ada anggota online

PENGUNJUNG

0672278
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu Lalu
Bulan ini
Bulan Lalu
TOTAL
17
406
2766
2766
11399
12191
672278

TOTAL
48

9.95%
6.58%
2.47%
1.53%
0.31%
79.15%
Online (15 minutes ago):11
11 guests
no members

Your IP:54.80.42.144

STATISTIK WEB

Pengunjung
484
Artikel
212
Tautan Web
9

PASIFIK NEWS

Andy Ayamiseba : “Serba - Serbi Penolakan MSG”

Timika (KOMUNITAS PAPUA News) – Komunitas Papua memperoleh informasi  terpercaya dari  Bung Andy Ayamiseba salah seorang pengurus West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) merupakan wadah koordinasi nasional dari berbagai kelompok oposisi dan resisten Papua Barat yang berkedudukan di Vanuatu, terkait klarifikasi  masalah MSG sebagai berikut :

Selengkapnya...

Diplomasi Baru Papua - MSG

Vanuatu (KOMUNITAS-PAPUA news) -  Pastor Alain Nafuki, anggota Dewan Gereja Vanuatu, telah ditunjuk oleh Kelompok Pembebasan Papua di Pasific menjadi Ketua dari sebuah Komite yang bertugas mengorganisir Konferensi Kelompok-Kelompok Pembebasan Papua yang akan diselenggarakan di Port Villa, Vanuatu, bulan Agustus mendatang.

Selengkapnya...

Penilaian:  / 0
TerburukTerbaik 

Oleh : Ignatius Fr Bobii

Tepat tanggal 31 Oktober 2006 lalu, lembaga Kultural Rakyat Papua atau yang lazim disebut MRP secara resmi dijadikan suatu lembaga di tanah Papua dalam bingkai UU Otonomi Khusus.

Produk Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21/2001, merupakan sebuah produk hukum milik bangsa Papua dalam bingkai Negara Republik Indonesia (NKRI). Peraturan buatan pemerintah Indonesia itu diterbitkan untuk mengakomodir terhadap berbagai fenomena yang terjadi di Papua.

Undang-Undang ini juga lahir setelah mencermati berbagai gejolak yang lahir akibat keberpihakan pemerintah Indonesia yang tidak menjunjung tinggi adanya bangsa Papua di Indonesia. Masyarakat Papua secara politis dalam alur perjuangannya memang sangat beda jauh dengan bangsa Indonesia. Rakyat Papua dalam mempertahankan harkat dan martabatnya mengalami tantangan yang berat.

Sejak 1945 Indonesia telah merdeka. Di kala itu pula Negara ini diakui sebagai salah satu bangsa di dunia. Namun dalam sejarahnya untuk mengklaim pulau Papua dalam bingkai NKRI terjadi pada tahun 1969, juga tidak mengakui pulau Papua sebagai bagian dari negara Indonesia. Rentetan perjuangan mempertahankan pulau Papua telah menjadi sebuah pergulatan yang masih mengisahkan adanya gejolak politik di Papua.Pergulatan melawan penindasan dalam NKRI terungkap sejak tahun 1997 setelah gerbang demokrasi tabuh di Indonesia. Di alam demokrasi menjadi ajang menyampaikan berbagai keunekan yang dirasakan rakyat Papua. Perjalanan politik di Papua cukup menyedihkan. Wujud protes terhadap gejolak itu terungkap dalam berbagai aksi yang digelar oleh masyarakat. Berangkat dari adanya pemberontakan rakyat Papua, pemerintah Indonesia memberikan sebuah Undang-Undang khusus. Produk tersebut menurut pemerintah Indonesia bertujuan agar rakyat Papua bisa mengatur dirinya sendiri, tanpa interdependensi pemerintah pusat.

Kira-kira demikian tujuan pemberian otonomi khusus bagi rakyat Papua serta latar belakang lahirnya UU tersebut. Lalu bagaimana aplikasi produk hukum tersebut di Papua serta bagaimana peranan Lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam menyikapi rintihan rakyat Papua melalui lembaga representatif?

Lembaga Kultur Rakyat Papua

Majelis Rakyat Papua (MRP), lembaga representatif yang bertugas untuk mengawasi jalannya UU Otonomi Khusus di Provinsi Papua. MRP juga lahir karena UU tersebut. Dalam pengawasannya MRP tidak lepas dari tiga perinsip utama yang terkandung otonomi khusus yakni keberpihakan, pemberdayaan, dan pengakuan.

Yang dimaksud keberpihakan lembaga kultur ini harus memproteksi terhadap dua prinsip lain di antaranya perlindungan dan pemberdayaan. Dengan demikian MRP menjaring keinginan rakyat dalam upayanya menjawab keinginan agar mereka keluar dari keterpurukan yang menjadi luka batin sejak rakyat Papua berintegrasi dalam bingkai negara Indonesia.

Keterpurukan hidup rakyat Papua memang sebuah tantangan dan ancaman hidup. Mengapa tidak? Kondisi riil membuktikan adanya sebuah gejolak sosial akibat ketidakjujuran, ketidakadilan serta pengesampingan yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia yang tidak memiliki mata hati melihat manusia lain di persada tanah air.

Dalam kondisi demikian MRP memiliki legalitas dan kapasitas yang kuat dalam rangka melindungi, dan memberdayakan rakyat Papua. Keberpihakan yang proteksinya terhadap perlindungan dan pemberdayaan, adalah tugas dan tanggungjawab (beban moril), yang harus diemban guna mewujudkan cita-cita otonomi khusus yakni menjadikan tuan di atas tanahnya sendiri. Sudah lima tahun Provinsi Papua berada di era otonomi khusus. MRP baru duduk di lembaga kultur kurang lebih tiga tahun. Hingga saat ini belum menunjukkan fungsi dan tanggungjawab sebagai lembaga representatif orang Papua.

Bahkan Perdasi dan Perdasus (peraturan daerah khusus) yang merupakan kendaraan utama untuk menjalankan UU Otsus nomor 21 tahun 2001 belum disusun. Karena itu terkesan selama ini produk milik orang Papua itu berjalan tanpa kendali, karena tidak memiliki Perdasi dan Perdasus yang menguatkan dalam mengaplikasikan tujuan UU dimaksud. Dari semua kelemahan ini terkesan MRP menjadi tameng orang Papua tanpa memperhatikan adanya keprihatinan yang harus dijawab. MRP selama ini tidak berbuat banyak, sebab memang belum ada Perdasi dan Perdasus. Keberpihakan yang proteksinya terhadap perlindungan dan pemberdayaan tidak berjalan maksimal.

UU Otsus Bagian IV Pasal 19-25 Tentang MRP

Setelah 35 tahun tanah Papua ”bergabung” dengan RI, keresahan belum sirna dari kehidupan rakyat tanah Papua. Perlakuan yang tidak wajar dari pemerintah Indonesia sangat menekan perasaan rakyat tanah Papua.

Seolah-olah rakyat Papua belum menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Perlakuan yang diskriminatif di segala bidang itu menunjukkan bahwa seolah-olah tanah Papua tergabung dengan Indonesia bila dilihat sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga 1963, membutuhkan waktu 18 tahun dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia berjuang selama lima tahun dari sejak 1945 hingga tahun 1949.

Perilaku yang diskriminasi di segala bidang itu menunjukkan bahwa tanah Papua dan rakyatnya belum sejajar dengan bangsa Indonesia sehingga diperlakukan sebagai, ”daerah jajahan” dari Republik Indonesia. Apakah benar anggapan demikian? Sebaiknya menelusuri kembali proses sejarah, penggabungan wilayah Papua ke dalam wilayah RI. Dengan memilah-milah proses tersebut hingga lahirnya UU Otsus tahun 2001.

Dinilai MPR Setara Dengan Pepera Kedua

Penentuan pendapat rakyat alias Pepera tahun 1969, lihat adanya unsur aneksasi hak-hak politik dalam menentukan nasib bangsa Papua di kala itu. Pasalnya ketika melakukan demokrasi tersebut terlihat adanya unsur pemaksaan. Sementara hak sulung dalam asas demokrasi adalah "One Man One Vote" (satu orang satu suara).

Menapaki kondisi demikian, MRP dinilai sebagai Pepera yang diberlakukan di tanah Papua guna mengurani adanya tuntutan aspirasi. Sebab jika berbicara soal perwakilan maka mesti 250 suku yang harus ada di lembaga tersebut. Mengapa harus demikian, alhasil persoalan dan fisikologis rakyat Papua dipaham oleh pemerintah Indonesia. Karenanya memudarkan semangat tuntutan dengan pemberian paying hukum Otsus melalui MRP.

Tidak hanya produk Otsus akan tetapi juga pemberian Otonomi Plus, juga memiliki makna yang sama. Selama sembilan tahun rakyat dihujani dana otsus dalam jumlah yang tak terhitungkan. Dana-dana tersebut bertujuan membeking berbagai program guna membangun rakyat Papua pada beberapa bidang utama. (Sumber : www.kabar-Indonesia.com)

 

OLAHRAGA

Persipura Tidak Gentar dengan Ancaman Menpora06 Jun 2015 11:22 - Komunitas_Papua

Jayapura (KOMUNITAS PAPUA News) -  Persipura Jayapura tak takut dengan ancaman Menteri Pemuda dan Olahraga [ ... ]

OLahraga
PERSIPURA Tohok MENPORA: Lebih Terhormat Dibantai ...02 Jun 2015 01:58 - Komunitas_Papua
PERSIPURA Tohok MENPORA: Lebih Terhormat Dibantai Lawan Ketimbang Dibantai Negara Sendiri

Jakarta (KOMUNITAS PAPUA News) - Kicauan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi terkait sanksi [ ... ]

OLahraga
MENPORA tipu Persipura, BOAZ mulai bicara PAPUA ME...01 Jun 2015 15:53 - Komunitas_Papua
MENPORA tipu Persipura, BOAZ mulai bicara PAPUA MERDEKA

Jayapura (KOMUNITAS PAPUA News) - PERSIPURA, Suporter Persipura serta DPR-Papua benar-benar TERTIPU oleh [ ... ]

OLahraga
Persipura Curiga Ada Diskriminasi untuk Mereka30 Mei 2015 20:43 - Komunitas_Papua
Persipura Curiga Ada Diskriminasi untuk Mereka

Jakarta (KOMUNITAS PAPUA News) - Persipura Jayapura kembali mendemo kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga [ ... ]

OLahraga
Other Articles
Copyright © 2013. Komunitas Papua  Rights Reserved.