^Kembali ke Atas

  • Nowela si "Suara Uranium" dari Papua

    Nowela lahir di Wamena, Papua tanggal 19 Desember 1987. Ayahnya berasal dari Papua, lebih tepatnya berasal dari Serui, sebuah kota kecil di Pulau Serui yang terletak di pantai utara Papua, sedangkan ibunya berasal dari Batak. Setamat SMA di SMAN 1 Sidoarjo, ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke Jurusan Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya,

  • Sejarah Politik Papua

    Tumbuhnya paham "Nasionalisme Papua" di Tanah Papua mempunyai sejarah yang panjang dan pahit. Sebelum dan selama perang dunia ke II di Pasifik, nasionalisme secara khas dinyatakan melalui gerakan Millinerian, Mesianic dan "Cargo-Cultis". .

  • Antara Papua dan Palestina

    Mekianus tertegun suatu sore ketika menonton berita salah satu TV Swasta nasional. Maklum, anak berusia 12 tahun tersebut baru mendapat hadiah istimewa pamannya yang TNI untuk berlibur bersama ibunya ke Jayapura karena naik kelas 6,

Web Hosting

OPINI

Cepat atau lambat Papua pasti Merdeka

Sejak hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 menyatakan Papua ingin bergabung dengan Indonesia, krisis terus membekap wilayah di ujung timur negara ini. Situasi keamanan fluktuatif.

Selengkapnya...

EDITORIAL

Kami ingin lepas dari Indonesia baik-baik

Menteri Luar Negeri Federasi Papua Barat Jacob Rumbiak menyarankan Indonesia segera memberikan pengakuan terhadap kedaulatan Papua.

Selengkapnya...

DARI REDAKSI

Dari Redaksi

Komunitas Papua terus meningkatkan pelayanan Informasi bagi pembaca setia  dengan  menambahkan Fiture-fiture baru pada website komunitas Papua, dengan harapkan akan memberikan informasi yang lebih banyak kepada para pembaca, dan menjadikan website Komunitas Papua sebagai referensi utama untuk mencari berbagai informasi tentang perkembangan terakhir di Tanah Papua.

Selengkapnya...

Users Latest

  • Michaelcam
  • Walterror
  • AtonGeGomstasp
  • JameshoX
  • JohnFat

ONLINE SAAT INI

Kami memiliki 14 tamu dan tidak ada anggota online

PENGUNJUNG

0708687
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu Lalu
Bulan ini
Bulan Lalu
TOTAL
1055
371
2864
4235
14414
18678
708687

9.71%
6.62%
2.41%
1.47%
0.31%
79.49%
Online (15 minutes ago):14
14 guests
no members

Your IP:54.80.237.123

STATISTIK WEB

Pengunjung
511
Artikel
212
Tautan Web
9

PASIFIK NEWS

Andy Ayamiseba : “Serba - Serbi Penolakan MSG”

Timika (KOMUNITAS PAPUA News) – Komunitas Papua memperoleh informasi  terpercaya dari  Bung Andy Ayamiseba salah seorang pengurus West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) merupakan wadah koordinasi nasional dari berbagai kelompok oposisi dan resisten Papua Barat yang berkedudukan di Vanuatu, terkait klarifikasi  masalah MSG sebagai berikut :

Selengkapnya...

Diplomasi Baru Papua - MSG

Vanuatu (KOMUNITAS-PAPUA news) -  Pastor Alain Nafuki, anggota Dewan Gereja Vanuatu, telah ditunjuk oleh Kelompok Pembebasan Papua di Pasific menjadi Ketua dari sebuah Komite yang bertugas mengorganisir Konferensi Kelompok-Kelompok Pembebasan Papua yang akan diselenggarakan di Port Villa, Vanuatu, bulan Agustus mendatang.

Selengkapnya...

Penilaian:  / 2
TerburukTerbaik 

Filep Jacob Semuel Karma, umur 51 tahun, telah ditahan di penjara Abepura selama lima tahun. Pada Mei 2005, pengadilan negeri Abepura menyatakan bersalah dengan tuduhan makar setelah mengorganisir aksi pro-kemerdekaan pada 1 Desember 2004, dan dihukum 15 tahun penjara. Dia telah menikah dan memiliki dua anak perempuan remaja.[1]

Karma lahir pada 1959 dari keluarga terpandang di Papua. Ayahnya, Andreas Karma, seorang birokrat berpendidikan Belanda. Dia termasuk bupati paling populer di Papua. Selama dua periode, dia ditunjuk sebagai bupati Wamena pada 1970-an serta Serui pada 1980-an, juga dua periode. Total dia jadi bupati selama 20 tahun. Sepupu Filep, Constant Karma, mantan wakil gubernur Papua dan sekarang kepala Komisi Pemberantasan AIDS di Papua.

Pada awal 1970-an, Karma sering mendengar papa dan oom bicara diam-diam tentang perlakuan sewenang-wenang pemerintah Indonesia terhadap penduduk asli Papua. Mereka berkata penganiayaan ini jauh lebih buruk dari penderitaan masyarakat Papua di bawah administrasi Kerajaan Belanda. Ketika usia sekolah menengah pertama, Karma ingin berjuang melalui cara-cara politik ketimbang kekerasan. Pada 1979, dia studi ilmu politik di Universitas Sebelas Maret, Solo, Jawa Tengah. Dia lulus pada 1987 dan mulai bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Jayapura.

Pada 1997, dia menerima beasiswa untuk mengikuti kursus 11 bulan di Asian Institute of Management, Manila. Ketika kembali ke Indonesia pada 1998, dia berkeliling Jawa dan mempelajari tentang protes mahasiswa yang meluas terhadap pemerintahan diktator Suharto.

Sekembali ke Papua, Karma mulai mendukung secara terbuka kemerdekaan Papua dari Indonesia. Pada 2 Juli 1998, dia ikut mengorganisasi aksi besar-besaran pro-kemerdekaan dan mengibarkan bendera Bintang Kejora di dekat menara air pelabuhan di kotanya, Biak, Papua. Bentrokan terjadi dan mengakibatkan belasan polisi luka-luka. Pada 6 Juli, militer Indonesia mengambil-alih Pulau Biak dan menembaki para pengunjuk rasa. Jumlah korban tewas belum diketahui. Banyak mayat dilaporkan dimuat ke dalam truk dan diduga dibuang ke laut dari dua kapal TNI Angkatan Laut.[2] Penduduk Biak menyatakan mereka menguburkan sejumlah mayat yang ditemukan di pantai sekitar Biak.

Karma menduga banyak mayat dikubur seadanya di pulau-pulau kecil dekat Biak, dan dia memperkirakan lebih dari 100 pemrotes terbunuh. Sepengetahuan Human Rights Watch, pemerintah Indonesia gagal melakukan penyelidikan serius atas insiden itu maupun menuntut pertanggung-jawaban para pelaku pembunuhan. Tanpa penyelidikan independen dan imparsial guna memastikan pertanggung-jawaban, memori pembunuhan ini akan terus mengobarkan ketegangan serta perkiraan korban tewas yang bervariasi akan tetap beredar.[3]

Karma terluka di kaki oleh peluru karet yang ditembakkan militer pada 6 Juli 1998. Polisi menangkap dan membawa dia ke dalam tahanan dari 6 Juli sampai 3 Oktober 1998. Pada 25 Januari 1999, pengadilan negeri Biak menyatakan dia bersalah dengan tuduhan makar karena memimpin aksi dan berpidato selama insiden protes itu. Lalu menjatuhkan hukuman penjara 6,5 tahun. Karma mengajukan banding. Dia bebas demi hukum pada 20 November 1999.

Setelah bebas, dia bergabung dengan Forum Mantan Tahanan dan Narapidana Politik TPN-OPM. Salah satu kerjanya termasuk membantu para tahanan Papua dan keluarga korban. Ketua mereka, John Mambor, bergabung dalam Presidium Dewan Papua dan memimpin kelompok utama dalam dewan yang mewakili mantan pesakitan politik.

Pada 10 November 2001, anggota-anggota Komando Pasukan Khusus, sebuah elit militer Indonesia, membunuh pemimpin Papua, Theys Eluay, ketua umum Presidium Dewan Papua. Pembunuhan ini secara dramatis meningkatkan ketegangan politik di Papua. Tiga tahun kemudian, Karma mengorganisir sebuah upacara peringatan 1 Desember 2004—menandakan ulang tahun kedaulatan Papua. Peristiwa ini dihadiri ratusan pelajar dan mahasiswa Papua, yang berteriak “merdeka!” serta memasang bendera Bintang Kejora. Mereka juga menyerukan penolakan terhadap Otonomi Khusus yang dinilai gagal.[4]

Ketika para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Bintang Kejora, polisi berusaha membubarkan paksa unjuk rasa itu. Bentrokan pecah dan kerumunan orang menyerang polisi dengan balok kayu, batu dan botol. Polisi merespon dengan tembakan ke arah kerumunan. Karma segera ditahan dan dituduh makar—dan dipenjara sejak itu. Pada 27 Oktober 2005, pengadilan negeri Abepura menghukum 15 tahun penjara. Rekannya, Yusak Pakage, divonis 10 tahun penjara.

Kini Filep Karma mungkin satu dari pemimpin Papua yang paling populer. Dia diterima di kalangan orang Pegunungan Tengah dan kaum pesisir. Dia tak pernah menganjurkan kekerasan untuk mencapai tujuan itu. Dia berkata, “Kami ingin membuka suatu dialog yang bermartabat dengan pemerintah Indonesia, suatu dialog antara dua orang bermartabat, dan bermartabat berarti kami tidak pakai cara-cara kekerasan.”[5]

Karma berkata pihak berwenang menolak dia mendapatkan perawatan medis padahal sangat dibutuhkan.[6] Pada Agustus 2009, dia bilang kepada teman-temannya kesulitan kencing. Dia minta bantuan medis dari karyawan penjara Abepura di Jayapura, dan kepala sipir penjara Anthonius Ayorbaba memerintahkan Karma dibawa ke klinik penjara. Staf klinik cuma menganjurkan Karma minum banyak air serta istirahat. Akhirnya, melalui dukungan media dan lembaga-lembaga nonpemerintah, pihak penjara membawa Karma ke rumah sakit Dok Dua pada 18 Agustus 2009.

Pesakitan Filep Karma dalam penjara di Abepura, 17 Agustus 2009, yang mengalami kesulitan kencing kronis. Setelah menolak permintaannya agar diobati di rumah sakit, petugas penjara malahan berkata agar dia minum banyak air dan tiduran dengan kaki diangkat. Hanya sesudah suratkabat Bintang Papua mempublikasikan foto ini, diambil seorang reporter, petugas penjara setuju membawa Karma ke rumah sakit Dok Dua. ©2009 Bintang Papua/Hendrik Yance Udam

Dokter di rumah sakit Dok Dua mengobati Karma beberapa waktu antara Agustus dan Oktober 2009. Akhirnya mereka merekomendasikan Karma secepatnya dibawa ke unit pengobatan urologi, yang kata mereka hanya bisa dilakukan di Jakarta.[7] Karma membuat permintaan resmi kepada penjara Abepura agar bisa dibawa ke Jakarta guna menjalani operasi. Namun, kepala penjara Ayorbaba mengatakan kepada anggota keluarga Karma bahwa tak punya wewenang memerintahkan pemindahan semacam ini. Dia juga menambahkan pemerintah Indonesia tak punya uang guna mengobati Karma ke Jakarta. Aryorbaba mengatakan, agar anggota keluarga Karma minta izin pemindahan ini ke Nazarudin Bunas, kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jayapura. Namun ketika mereka mendatangi Bunas, dia bilang keluarga Karma minta Ayorbaba menulis surat dan mengatakan pemerintah Indonesia tak punya anggaran mengirim Karma ke Jakarta.[8]

Sekelompok aktivis mulai menggalang dukungan pada 8 Maret 2010, meminta sumbangan terbuka guna membantu pengobatan Filep Karma dan Ferdinand Pakage. Mereka mengumpulkan Rp 25 juta dalam dua hari pertama penggalangan dana. ©2010 Garda Papua

Antara Desember 2009 dan Februari 2010, Karma dan keluarga, serta para simpatisan, bernegosiasi dengan pejabat Indonesia untuk pemindahan medis. Pada Maret 2010, sebuah koalisi lembaga nonpemerintah bernama Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua mulai menjalankan kampanye pengumpulan dana bagi Karma dan Ferdinand Pakage agar punya uang cukup membawa Karma ke Jakarta. Namun Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Ayorbaba tetap menolak untuk memproses izin itu.[9] Karma berkata kepada Human Rights Watch, “Saya dulu juga pegawai negeri. Tapi saya tidak pernah punya pengalaman memakai birokrasi untuk mempersulit orang sakit.”[10]

Seorang aktivis mahasiswa memegang kotak sumbangan untuk membantu para pesakitan politik di simpang jalan di Abepura, Maret 2010. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pemerintah Indonesia menolak mengirimkan tahanan politik untuk perawatan medis yang dibutuhkan dengan alasan tak cukup dana. ©2010 Garda Papua

Pada awal Mei 2010, setelah ada banyak keluhan pelanggaran hak asasi manusia di penjara Abepura, pemerintah Indonesia mengirim kepala penjara baru, Liberty Sitinjak, menggantikan Ayorbaba sebagai kepala sipir penjara Abepura.[11] Pada 27 Mei, Departemen Kesehatan mengirimkan dokter dari Jakarta ke Abepura untuk memeriksa kondisi kesehatan Karma dan menyatakan dia bisa menjalani operasi urologi di rumah sakit Makassar. Sampai laporan ini diterbitkan, operasi belum juga dilakukan.[12]

--------------------------------------------------------------------------

Foot note :

[1] Wawancara Human Rights Watch dengan Filep Karma, Jayapura.

[2] Lihat International Crisis Group, “Radicalization and Dialogue in Papua,” Asia Report no. 188, Brussels/Jakarta, 11 Maret 2010, http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/indonesia/188-radicalisation-and-dialogue-in-papua.aspx (diakses 28 Mei 2010).

[3] Untuk laporan panjang tentang insiden di Biak, lihat Lindsay Murdoch, “Morning Star Massacre,” The Age, 14 November 1998, http://www.blythe.org/nytransfer-subs/98pac/West_Papua_Massacre (diakses 31 Mei 2010).

[4] Human Rights Watch, Indonesia - Protest and Punishment: Political Prisoners in Papua, Februari 2007, http://www.hrw.org/en/reports/2007/02/20/protest-and-punishment.

[5] Wawancara Human Rights Watch dengan Filep Karma, Jayapura.

[6] Dalam sejarahnya, pejabat-pejabat Indonesia sering menolak bantuan medis kepada para tahanan politik Papua. Misalnya pada kasus Tom Wanggai, yang divonis 20 tahun penjara atas tuduhan makar, setelah ambil bagian dalam upacara pengibaran bendera pro-kemerdekaan, 14 Desember 1988. Pada 1995, saat ditahan dalam sel penjara Cipinang, Jakarta, dia mulai mengeluh soal kesehatannya. Namun dia tak segera diberi bantuan medis. Wanggai meninggal pada 12 Maret 1996 di rumah sakit polisi Kramat Jati, Jakarta. Lihat: George J. Aditjondro, “Mengenang Perjuangan Tom Wanggai: Dengan Bendera, atau Apa?” Tabloid Jubi, Jayapura, 20 Maret 2000. Kasus yang sama menimpa Hardi Tsugumol, yang didakwa atas perbuatan memasok persediaan logistik bagi para pejuang Papua. Pada Juni 2006, di pusat tahanan markas besar kepolisian Indonesia, dia mengalami masalah jantung serius. Pengobatan medis begitu lambat sampai akhir Agustus 2006 saat dia akhirnya diizinkan operasi jantung. Pengacaranya menyatakan berulangkali di depan pengadilan Jakarta Pusat agar memperhatikan masalah kesehatan Tsugumol tapi hanya sesekali dikunjungi dokter. Tsugumol meninggal pada Desember 2006. Eben Kirksey dan Andreas Harsono, “Criminal Collaborations? Antonius Wamang and the Indonesian Military in Timika,” South East Asia Research, vol. 16, no. 2 (Juli 2008), halaman 165–197.

[7] Dalam sebuah surat bertanggal 5 Oktober 2009, Dr. Mauritz Okosera dan Jhon Sambara, masing-masing kepala unit pemindahan pasien dan kepala administrasi rumah sakit Dok Dua, menulis kepada PT Asuransi Kesehatan Indonesia, sebuah perusahaan asuransi, menyatakan bahwa pasien Filep Karma harus dibawa ke Rumah Sakit PGI Cikini di Jakarta guna operasi urologi. Pada 11 November 2009, Dr. Donald Arronggear dari rumah sakit Dok Dua memerinci hasil tes medis Karma yang dilakukan di rumah sakit dari Agustus hingga Oktober 2009. Salinan kedua surat ini dipegang Human Rights Watch.

[8] Radio 68H, “Siksa Tahanan Politik di Balik Jeruji Besi,” 4 Mei 2010, http://www.facebook.com/note.php?note_id=385953959914 (diakses 17 Mei 2010).

[9] Wawancara Human Rights Watch dengan Peneas Lokbere, Jayapura, 12 Maret 2010. SKPHP minta sumbangan terbuka guna biaya berobat Karma. SKPHP mengumpulkan Rp 25 juta dalam dua hari pertama penggalangan dana. Karma menerima biaya tambahan Rp 75 juta rupiah dari teman-temannya.

[10] Wawancara Human Rights Watch dengan Filep Karma, Jayapura.

[11] Elaine Pearson (Human Rights Watch), “The Thinker: Papua Behind Bars,” commentary, The Jakarta Globe, 18 Mei 2010, http://www.hrw.org/en/news/2010/05/18/thinker-papua-behind-bars.

[12] Komunikasi Human Rights Watch dengan Cyntia Warwe, 26 dan 27 Mei 2010.

Sumber : http://www.hrw.org/en/node/91087/section/5

OLAHRAGA

Persipura Tidak Gentar dengan Ancaman Menpora06 Jun 2015 11:22 - Komunitas_Papua

Jayapura (KOMUNITAS PAPUA News) -  Persipura Jayapura tak takut dengan ancaman Menteri Pemuda dan Olahraga [ ... ]

OLahraga
PERSIPURA Tohok MENPORA: Lebih Terhormat Dibantai ...02 Jun 2015 01:58 - Komunitas_Papua
PERSIPURA Tohok MENPORA: Lebih Terhormat Dibantai Lawan Ketimbang Dibantai Negara Sendiri

Jakarta (KOMUNITAS PAPUA News) - Kicauan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi terkait sanksi [ ... ]

OLahraga
MENPORA tipu Persipura, BOAZ mulai bicara PAPUA ME...01 Jun 2015 15:53 - Komunitas_Papua
MENPORA tipu Persipura, BOAZ mulai bicara PAPUA MERDEKA

Jayapura (KOMUNITAS PAPUA News) - PERSIPURA, Suporter Persipura serta DPR-Papua benar-benar TERTIPU oleh [ ... ]

OLahraga
Persipura Curiga Ada Diskriminasi untuk Mereka30 Mei 2015 20:43 - Komunitas_Papua
Persipura Curiga Ada Diskriminasi untuk Mereka

Jakarta (KOMUNITAS PAPUA News) - Persipura Jayapura kembali mendemo kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga [ ... ]

OLahraga
Other Articles
Copyright © 2013. Komunitas Papua  Rights Reserved.