^Kembali ke Atas

  • Nowela si "Suara Uranium" dari Papua

    Nowela lahir di Wamena, Papua tanggal 19 Desember 1987. Ayahnya berasal dari Papua, lebih tepatnya berasal dari Serui, sebuah kota kecil di Pulau Serui yang terletak di pantai utara Papua, sedangkan ibunya berasal dari Batak. Setamat SMA di SMAN 1 Sidoarjo, ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke Jurusan Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya,

  • Sejarah Politik Papua

    Tumbuhnya paham "Nasionalisme Papua" di Tanah Papua mempunyai sejarah yang panjang dan pahit. Sebelum dan selama perang dunia ke II di Pasifik, nasionalisme secara khas dinyatakan melalui gerakan Millinerian, Mesianic dan "Cargo-Cultis". .

  • Antara Papua dan Palestina

    Mekianus tertegun suatu sore ketika menonton berita salah satu TV Swasta nasional. Maklum, anak berusia 12 tahun tersebut baru mendapat hadiah istimewa pamannya yang TNI untuk berlibur bersama ibunya ke Jayapura karena naik kelas 6,

Web Hosting

OPINI

Cepat atau lambat Papua pasti Merdeka

Sejak hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 menyatakan Papua ingin bergabung dengan Indonesia, krisis terus membekap wilayah di ujung timur negara ini. Situasi keamanan fluktuatif.

Selengkapnya...

EDITORIAL

Kami ingin lepas dari Indonesia baik-baik

Menteri Luar Negeri Federasi Papua Barat Jacob Rumbiak menyarankan Indonesia segera memberikan pengakuan terhadap kedaulatan Papua.

Selengkapnya...

DARI REDAKSI

Dari Redaksi

Komunitas Papua terus meningkatkan pelayanan Informasi bagi pembaca setia  dengan  menambahkan Fiture-fiture baru pada website komunitas Papua, dengan harapkan akan memberikan informasi yang lebih banyak kepada para pembaca, dan menjadikan website Komunitas Papua sebagai referensi utama untuk mencari berbagai informasi tentang perkembangan terakhir di Tanah Papua.

Selengkapnya...

Users Latest

  • Michaelcam
  • Walterror
  • AtonGeGomstasp
  • JameshoX
  • JohnFat

ONLINE SAAT INI

Kami memiliki 25 tamu dan tidak ada anggota online

PENGUNJUNG

0708698
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu Lalu
Bulan ini
Bulan Lalu
TOTAL
1066
371
2875
4235
14425
18678
708698

9.70%
6.62%
2.41%
1.47%
0.31%
79.49%
Online (15 minutes ago):25
25 guests
no members

Your IP:54.80.237.123

STATISTIK WEB

Pengunjung
511
Artikel
212
Tautan Web
9

PASIFIK NEWS

Andy Ayamiseba : “Serba - Serbi Penolakan MSG”

Timika (KOMUNITAS PAPUA News) – Komunitas Papua memperoleh informasi  terpercaya dari  Bung Andy Ayamiseba salah seorang pengurus West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) merupakan wadah koordinasi nasional dari berbagai kelompok oposisi dan resisten Papua Barat yang berkedudukan di Vanuatu, terkait klarifikasi  masalah MSG sebagai berikut :

Selengkapnya...

Diplomasi Baru Papua - MSG

Vanuatu (KOMUNITAS-PAPUA news) -  Pastor Alain Nafuki, anggota Dewan Gereja Vanuatu, telah ditunjuk oleh Kelompok Pembebasan Papua di Pasific menjadi Ketua dari sebuah Komite yang bertugas mengorganisir Konferensi Kelompok-Kelompok Pembebasan Papua yang akan diselenggarakan di Port Villa, Vanuatu, bulan Agustus mendatang.

Selengkapnya...

Penilaian:  / 3
TerburukTerbaik 

Oleh : Israr

Sejak terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 45 Tahun 1999 mengenai pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Timur, masalah Papua bukannya menjadi bertambah jernih, melainkan makin kusut. Selain perpecahan sosial di antara berbagai kelompok masyarakat, juga membuat kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat terus merosot.

Namun di sela-sela itu, muncul pula spekulasi yang mencurigai munculnya Inpres yang ”mengangkangi” UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua itu dilatarbelakangi oleh kekhawatiran pemerintah terhadap kemungkinan munculnya ”negara dalam negara”. Padahal, kalau dicermati lebih dalam, kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua sejatinya tidak memberi tempat hadirnya ”negara dalam negara”, tetapi justru melahirkan bangsa baru dalam sebuah negara, yakni bangsa Papua dalam negara Indonesia.

Dalam konteks ini menarik apa yang dikatakan sosiolog Dr.Thamrin Amal Tamagola dalam sebuah diskusi di Jakarta beberapa waktu lalu, bahwa dengan terbitnya UU No 21 Tahun 2001 dan UU No 18 Tahun 2001 tentang Nangroe Aceh Darussalam (NAD), praktis ada tiga bangsa dalam satu negara Indonesia (one state three nations): Bangsa Indonesia, Bangsa Papua dan Bangsa Aceh. Sebelumnya Papua dan Aceh merupakan bagian integral dari ”bangsa Indonesia”, tapi setelah kebijakan Otsus, secara secara de facto dan de jure kedua wilayah itu sudah merupakan bangsa sendiri-sendiri, meskipun masih dalam satu negara Indonesia, yakni bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Perkembangan ini tentu sulit diterima kalangan nasionalis tradisional yang sangat fanatik dengan bentuk NKRI. Bagi mereka, NKRI adalah harga mati. Sedangkan kebijakan otsus yang ”federalis”, bukan saja telah mengingkari negara kesatuan, tetapi juga dikhawatirkan bisa memicu daerah bersangkutan memerdekakakan diri.

Ironi Nasionalisme

Sudah saatnya di zaman ini dikembangkan suatu pemahaman konprehensif dan baru terhadap ”nasionalisme” dan ”negara-bangsa” (nation state). Secara politik khususnya, dengan kembali mencuatnya kasus Papua, menunjukkan betapa pentingnya perumusan suatu nasionalisme Indonesia baru yang tidak lagi ambivalen seperti sekarang.

Selama ini kita didominasi oleh nasionalisme yang bercorak kultural ketimbang nasionalisme politik. Padahal, seperti pernah dikatakan sejarawan Taufik Abdullah (1999), perjuangan menentang kolonialisme, bermula dari tumbuhnya nasionalisme politik berupa keinginan hidup bersatu yang dilandasi oleh kesetaraan, demokrasi, keadilan sosial, kesejahteraan bersama dan penghormatan terhadap HAM. Melalui idiologi semacam ini para pejuang kemerdekaan membangun apa yang disebut Benedict Anderson (1991) sebagai ”imagined community” (komunitas terbayang). Tapi setelah merdeka, terlebih-lebih sejak masa Demokrasi Terpimpin, negara mulai memaksakan corak nasionalisme kultural dengan memotong habis corak nasionalisme politik.

Bagi negara majemuk, penerapan nasionalisme kultural salah kaprah. Nasionalisme kultural cuma bisa diterapkan oleh para tiran atau pun pada negara yang masyarakatnya relatif homogen. Jika nasionalisme lama ini dipaksakan untuk Indonesia yang sedang mengalami demokratisasasi, bisa memicu disintegrasi.

Indonesia sebagai nation state sedang kepepet dan nasionalisme sebagai ”komunitas terbayang” tengah mengalami degradasi makna. Di satu sisi globalisasi meniscayakan liberalisasi, terutama ekonomi dan budaya, sedangkan di sisi lain gejolak separatisme dan etnisitas diakomodasi dengan kebijakan yang bernuansa ”federalis” yang kemudian melahirkan bangsa Papua dan Aceh.

Di sinilah pentingnya suatu usaha dekonstruksi agar nasionalisme dikembalikan kepada yang empunya yakni warga negara yang menghargai pluralisme, kesamaan, menjunjung keadilan sosial, demokrasi dan penghormatan terhadap HAM. Kalau nasionalisme dikembalikan kepada warga negara, gejolak politik di Papua tidak serumit seperti sekarang. Tetapi Jakarta mempersatukan Papua dengan Indonesia dalam hasrat nasionalisme kultural, bukan nasionalisme politik yang mengakui kekhasan sekaligus keragaman budaya lokal.

Papua tidak hanya berbeda dari segi budaya dan ras dengan Indonesia, tapi juga pengalaman historisnya. Daerah itu memang bagian dari Hindia-Belanda yang wilayahnya kelak menjadi negara Indonesia, tetapi mesti dipahami bahwa rakyat di sana nyaris tidak pernah ikut dalam pergolakan nasionalisme Indonesia, terutama sejak Sumpah Pemuda 1928 atau Proklamasi Kemerdekaan 1945.

Tokoh-tokoh seperti Bung Hatta, sejak awal sudah mengakui keunikan Papua. Saat berdebat dengan Bung Karno mengenai status Papua pada sidang-sidang persiapan kemerdekaan Indonesia, Hatta bahkan cenderung agar rakyat Papua menentukan sendiri nasibnya. Apalagi saat itu Papua masih dikuasai Belanda, sedangkan Indonesia merdeka yang dijanjikan Jepang hanya meliputi wilayah kekuasaan Jepang. Sedangkan Bung Karno ingin Papua masuk Indonesia atas pertimbangan strategis dan politis. Jika Papua lepas ke negara lain bisa berdampak kepada Indonesia. Indonesia dan Papua juga memiliki rasa senasib karena ditindas kolonial Belanda. Digul (Papua), di masa kolonial menjadi tempat pembuangan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Tidak hanya itu, dalam Kitab Negarakertagama karangan Mpu Prapanca telah disebutkan Papua termasuk dalam kerajaan Majapahit.

Melalui voting, akhirnya mayoritas pendiri negara memilih Papua bergabung dengan Indonesia. (Pigay, 2000).

Keunikan pengalaman sejarah Papua lainnya adalah di saat proses integrasi yang penuh ”dinamika” dengan Indonesia. Sampai 1963, wilayah Papua menjadi sengketa antara Indonesia dan Belanda. Setelah melalui pemerintahan sementara PBB barulah Indonesia resmi berkuasa atas Papua tahun 1963. Tahun 1969 integrasi Papua itu diperkuat lewat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang secara aklamasi menyatakan bergabung dengan Indonesia. Dukungan pun datang dari dunia internasional.

Sejak saat itu semestinya menjadi kewajiban pemerintah memupuk secara intens semangat integrasi Papua di atas logika nasionalisme politik yang mengandaikan demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, pluralisme, dan penghargaan terhadap HAM. Keunikan Papua dari segi ras, budaya dan pengalaman sejarah menjadi landasan bagi kebijakan pemerintah. Papua tidak bisa dipersepsikan seragam dengan daerah-daerah lain dalam bingkai nasionalisme yang dipaksakan negara. Karena keunikannya itu, Papua mestinya mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah sehingga mereka tidak jauh tertinggal dibandingkan masyarakat daerah lainnya. Sayangnya, selama puluhan tahun pemerintah gagal mengambil hati rakyat Papua. Akibatnya alih-alih nasionalisme Indonesia yang makin kokoh, malahan justru ”nasionalisme Papua”—dalam konotasi yang disintegratif—yang terbangun lewat sikap-sikap protes terhadap pemerintah.

Ketika gejolak separatisme Papua menaik di era reformasi, pemerintah pun mulai menelurkan pelbagai kebijakan yang bertitik tolak dari pengakuan terhadap kekeliruan di masa silam. Tapi sebagian kebijakan akomodatif pusat itu ditolak rakyat Papua, di antaranya UU No 45 Tahun 1999 tentang pemekaran Papua, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua dan dikeluarkannya UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Sebagian besar aspirasi masyarakat Papua terakomodasi dalam UU ini. Maka mengherankan, ketika kemudian Presiden Megawati menerbitkan Inpres No 1 Tahun 2003 sebagai pelaksanaan UU No 45 Tahun 1999 tentang pemekaran Papua. Inpres itu tidak hanya melabrak UU No 21 Tahun 2001 yang lahir dari aspirasi ”bawah”, tetapi juga memicu konflik di antara masyarakat Papua sendiri. Di sinilah kearifan pemerintah dalam menangani masalah Papua betul-betul diuji.

Kini mayoritas elite Papua mengaku puas dengan UU Otsus, karena hak-hak ekonomi, politik, sosial, budaya masyarakat asli Papua diakomodasi. Itulah kemerdekaan Papua yang hakiki, yang selama ini terenggutkan. Tapi jika kebijakan pemekaran sebagai upaya membendung ekses UU Otsus yang menafikan nation state Indonesia, argumen itu patut dipertanyakan kevalidannya.

Pemerintah mestinya tidak terpaku pada konsep nasionalisme dan nation state model lama yang dipaksakan oleh negara. Kini diperlukan suatu usaha dekonstruksi agar nasionalisme dikembalikan kepada warga negara, bukan kepada penguasa. Itulah corak nasionalisme politik yang menghargai pluralisme, kesamaan, keadilan sosial, demokrasi dan HAM. Indonesia agaknya masih sedang belajar menerima kenyataan baru itu.

Penulis adalah peneliti sejarah dan politik di Center for Indonesian Regional and Urban Studies (CIRUS) Jakarta.
 
Copyright © Sinar Harapan 2003

OLAHRAGA

Persipura Tidak Gentar dengan Ancaman Menpora06 Jun 2015 11:22 - Komunitas_Papua

Jayapura (KOMUNITAS PAPUA News) -  Persipura Jayapura tak takut dengan ancaman Menteri Pemuda dan Olahraga [ ... ]

OLahraga
PERSIPURA Tohok MENPORA: Lebih Terhormat Dibantai ...02 Jun 2015 01:58 - Komunitas_Papua
PERSIPURA Tohok MENPORA: Lebih Terhormat Dibantai Lawan Ketimbang Dibantai Negara Sendiri

Jakarta (KOMUNITAS PAPUA News) - Kicauan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi terkait sanksi [ ... ]

OLahraga
MENPORA tipu Persipura, BOAZ mulai bicara PAPUA ME...01 Jun 2015 15:53 - Komunitas_Papua
MENPORA tipu Persipura, BOAZ mulai bicara PAPUA MERDEKA

Jayapura (KOMUNITAS PAPUA News) - PERSIPURA, Suporter Persipura serta DPR-Papua benar-benar TERTIPU oleh [ ... ]

OLahraga
Persipura Curiga Ada Diskriminasi untuk Mereka30 Mei 2015 20:43 - Komunitas_Papua
Persipura Curiga Ada Diskriminasi untuk Mereka

Jakarta (KOMUNITAS PAPUA News) - Persipura Jayapura kembali mendemo kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga [ ... ]

OLahraga
Other Articles
Copyright © 2013. Komunitas Papua  Rights Reserved.